SUBANG, Kutipansatu.com – Pemerintah Kabupaten Subang kembali melakukan rotasi dan pelantikan pejabat administrator serta pengawas. Sebanyak 18 pejabat resmi dilantik di Gedung Wisma Karya, Jumat (3/7/2026), sebagai bagian dari penyegaran birokrasi untuk memperkuat organisasi perangkat daerah dan meningkatkan kinerja pemerintahan.
Pelantikan tersebut menghadirkan sejumlah perubahan pada posisi strategis di lingkungan Pemkab Subang. Salah satunya, Apud Setiawan, ST., MM. yang kini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Subang.
Selain itu, Iwan Syahrul Anwar, S.STP. dilantik sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida). Sementara jabatan Sekretaris Bapperida diisi oleh Saanah Yulia, S.Sos., M.AP.
Rotasi juga dilakukan di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Imam Supardan, S.IP. dipercaya sebagai Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD. Iwan Nirwana, S.Sos., M.Si. menjabat Kepala Bagian Kerja Sama Setda, Furwani, AP., M.Si. menjadi Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda, sedangkan Muhamad Gama Primawan, SH., M.H. dilantik sebagai Kepala Bagian Hukum Setda.
Di tingkat perangkat daerah, Arie Ardiansyah, S.Kep., Ners., M.Si. dipercaya mengemban tugas sebagai Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral. Tian Sri Suryanti, S.AP., M.Si. menjabat Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, sementara Trisna Widya Apidin, S.Sos., M.M. dilantik sebagai Sekretaris Dinas Perikanan.
Penguatan organisasi juga dilakukan di lingkungan Bapperida melalui pengisian sejumlah jabatan kepala bidang dan kepala subbagian yang membidangi riset dan inovasi, evaluasi pembangunan, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan sumber daya alam, hingga kepegawaian dan keuangan.
Rotasi dan mutasi ini diharapkan mampu menghadirkan semangat baru dalam birokrasi Pemerintah Kabupaten Subang.
Penempatan pejabat sesuai kompetensi diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah, mempercepat pelaksanaan program pembangunan, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
